LDII Daerah Istimewa Yogyakarta Selamat Datang di Website Resmi LDII Daerah Istimewa Yogyakarta
Related Articles
Jakarta (10/3). Pemerintah wajar menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, namun kebijakan tersebut harus tetap mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dan tidak mengorbankan layanan publik. Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, menegaskan hal ini saat berbuka puasa bersama wartawan di kantor DPP LDII, Senayan, Jakarta, pada Minggu (9/3/2025).
“Efisiensi anggaran adalah langkah positif, tetapi harus dipertimbangkan dampak dan manfaatnya. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak berdampak negatif terhadap pelayanan publik,” ujar KH Chriswanto di hadapan para jurnalis.
Ia juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momentum Ramadan dengan lebih hemat dan meningkatkan kepedulian sosial, terutama dalam situasi ekonomi yang sulit akibat kebijakan efisiensi yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK). “Di tengah kondisi ini, masyarakat harus menerapkan hidup sederhana, tetap bekerja keras, dan saling membantu. Islam mengajarkan konsep muzhid-mujhid, yaitu tidak berlebihan, tetapi tetap gigih dalam berusaha,” tambahnya.
Selain isu efisiensi, KH Chriswanto juga menyoroti kondisi geopolitik global yang semakin dinamis akibat konflik di Timur Tengah serta ketegangan antara Rusia dan Ukraina. Ia menilai bahwa Indonesia harus menjaga stabilitas politik dalam negeri agar dapat menghadapi tantangan global dengan lebih baik.
Ketua DPW LDII DIY, Ir. Atus Syahbudin, S.Hut., M.Agr., Ph.D., IPU., menambahkan bahwa kebijakan efisiensi harus diimplementasikan secara tepat agar tidak menghambat pembangunan daerah. “Dalam konteks DIY, kebijakan efisiensi harus tetap mendukung sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Kita perlu memastikan bahwa pengurangan anggaran tidak menghambat layanan publik yang esensial bagi masyarakat,” ujarnya.
LDII DIY berharap kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan tidak menghambat pelayanan publik yang menjadi hak warga negara. Dosen Fakultas Kehutanan UGM ini juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi dampak efisiensi anggaran, dengan mendorong program kemandirian pangan dan energi. “Baru baru ini, kita menyelenggarakan Training of Trainer (ToT) Budidaya Melon Premium di Sleman, yang salah satu tujuannya adalah pemberdayaan masyarakat untuk mendukung ketahanan pangan,” tegas Atus.
Sementara itu, Sekretaris Umum DPP LDII, Dody Taufiq Wijaya, menyoroti peran kepala daerah yang baru dilantik dalam memastikan kebijakan yang berpihak pada rakyat. “Pemimpin daerah harus menyadari bahwa mereka dipilih untuk mengayomi masyarakat. Kami berharap mereka bekerja dengan sungguh-sungguh demi kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
